Bukti Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel, Kantah Kota Denpasar Raih Predikat WBBM

Jakarta, mediabusernews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menambahkan capaian satuan kerja (Satker) yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Denpasar. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah yang berhasil menerapkan Reformasi Birokrasi secara maksimal. Penghargaan itu diraih dalam kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award Tahun 2025 โ€œTransformasi Akuntabilitas dan Integritas menuju Indonesia Emas 2045โ€, yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (11/02/2026) lalu.

โ€œCapaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin profesional dan responsif. Semoga ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi berkelanjutan, penguatan pengendalian internal, capaian kinerja yg tinggi, pelayanan publik yg prima, serta budaya kerja berintegritas,โ€ ujar Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sutaryono, saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/02/2026).

Ke depan, Sutaryono berharap capaian pembangunan Zona Integritas terus meningkat di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan memberikan dampak langsung yang positif kepada masyarakat. โ€œTentu peningkatan ini tak hanya dari sisi jumlah Satker yang meraih predikat, tetapi juga dari kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Capaian ini diharapkan menjadi role model untuk unit kerja lainnya dalam berlomba membangun Zona Integritas yang bermanfaat bagi pelayanan publik,โ€ tuturnya.

Saat ini, sejumlah Satker Kementerian ATR/BPN telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM. Total keseluruhan ada 101 Satker yang telah mendapat predikat Zona Integritas, dengan rincian 5 Satker untuk predikat WBBM; 75 Satker untuk predikat WBK, dan 21 Satker untuk predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB).

Adapun lima Satker Kementerian ATR/BPN yang meraih predikat WBBM adalah Kantah Kota Surabaya I; Kantah Kota Bandung; Kantah Kabupaten Gresik; Kantah Kota Pekanbaru; dan yang terbaru adalah Kantah Kota Denpasar.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantah Kota Denpasar, Mulyadi, mengutarakan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, hal ini bukan sekadar pengakuan administratif, namun merupakan wujud nyata dari proses pembenahan tata kelola, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang Kantah Kota Denpasar lakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

โ€œPasca meraih predikat WBBM, komitmen kami justru semakin kuat untuk menjaga Zona Integritas. Kami akan terus memperkuat budaya kerja yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Peningkatan kualitas layanan akan terus kami dorong melalui konsistensi penerapan inovasi layanan, optimalisasi digitalisasi, serta penguatan pengawasan internal,โ€ pungkas Mulyadi.

WBBM merupakan sebuah predikat tertinggi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam setiap pembangunan Zona Integritas. Predikat ini akan diberikan ke setiap instansi yang tidak hanya bersih dari korupsi, namun juga mempunyai kualitas dalam pelayanan ke masyarakat yang prima, cepat, modern, dan berfokus ke kebutuhan masyarakat. (AR/FA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
  • ManWith mediabusernews

    Related Posts

    PEMKAB BUOL BAKAL SWEEPING,BESAR-BESARAN TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR

    Buol – Sulteng, BUSERNEWS.com, โ€“ Dugaan praktik pembalakan liar dan peredaran kayu yang belum jelas legalitasnya di Kabupaten Buol mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Buol bersama aparat penegak hukum(APH)…

    Pemulihan hak masyarakat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik agraria yang diatur dalam Undang-Undang (UU)Pengaturan Reforma Agraria.

    Jakarta, BUSERNEWS.com, – Mekanisme ini membukajalan bagi masyarakat yang dapat membuktikan hak atas tanahnya, termasuk ketika terjadi persoalan pencatatan aset negara, baik yang berupa aset BMN/BMD maupun BUMN/D yang selama…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    PEMKAB BUOL BAKAL SWEEPING,BESAR-BESARAN TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR

    Pemulihan hak masyarakat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik agraria yang diatur dalam Undang-Undang (UU)Pengaturan Reforma Agraria.

    KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA BARISAN RAKYAT PENAMBANG EMAS

    Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat

    Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Berikan Kepastian Waktu Layanan Lewat Pengukuran Terjadwal dan PERINTIS 10 Hari

    PSI Buol Berbagi Sembako, Rangkul Rakyat hingga 11 Kecamatan! Ahmad Majid Gabung dan Pimpin DPC Bokat