ManWith mediabusernews
Buol, nediabusernews. com, – Sekda Kabupatèn Buol, Dadang, SH, MH, mewakili Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo Timumun, telah menghadiri rapat paripurna
DPRD Kabupaten Buol dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung jawaban(PJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Selasa,26/8/2925 dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buol, Ryan Nathaniel Kwendy.
Rapat mencakup penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran, pandangan umum fraksi-fraksi, pendapat akhir Bupati yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, hingga penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buol.
Dalam pandangan akhir seluruh fraksi DPRD Kabupaten Buol menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tahun 2025.
Disatu sisi ada catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi, antara lain terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, optimalisasi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta komitmen transparansi tata kelola keuangan daerah.
Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo Timumun, MM, dalam sambutanya yang dibacakan oleh Sekda Dadang, Pemda memastikan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan catatan strategis dari legislatif, ucapnya.
Dikatakannya, Pemkab Buol berterima kasih atas kerja sama DPRD, OPD, serta seluruh masyarakat. Kami akan menjadikan catatan dan rekomendasi fraksi sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, terangnya
Selain itu, Pemkab Buol juga menegaskan prioritas pembangunan daerah tetap diarahkan pada program penguatan pelayanan dasar, penanggulangan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan program pro rakyat merata, berkeadilan dan berkelanjutan, tegasnya, (mhn.ril)
