ManWith mediabusernews
Buol, MEDIABUSERNEWS.com, – Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Buol Masa Khidmat 2026–2030 bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Di balik pengambilan sumpah tersebut, terselip pesan kuat pemerintah daerah agar ulama tidak hanya hadir dalam forum keagamaan, tetapi mampu mengambil peran nyata dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat disamping itu Mui jangan hanya jadi simbol, harus hadir harus dalam membimbing umat.
Pesan itu disampaikan Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., saat menghadiri Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Pengurus MUI Kabupaten Buol di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Sabtu (3/10/2026).
Wabup menegaskan bahwa keberadaan MUI memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. MUI diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan moral yang ikut menjaga kerukunan, membimbing umat sekaligus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan Kabupaten Buol tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi semata. Kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter masyarakat, nilai-nilai agama, moral serta persatuan.
Di sinilah peran MUI dinilai menjadi penting.
Wabup secara khusus mendorong MUI agar lebih aktif menyentuh persoalan generasi muda, termasuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan ukhuwah Islamiyah hingga memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak dan beretika.
Hubungan ulama dan umara merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Pemerintah sangat mengharapkan peran aktif MUI dalam memberikan bimbingan keagamaan, masukan yang konstruktif, serta menjaga kehidupan masyarakat agar tetap rukun dan harmonis.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Buol Masa Khidmat 2026–2030, Muh. Yamin Rahim, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus memperkuat posisi MUI sebagai wadah pengabdian ulama dalam membimbing umat.
Menurutnya kepengurusan baru diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan antar ulama, tetapi juga meningkatkan pelayanan keagamaan serta membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat.
Harapan tersebut menjadi penting di tengah semakin kompleksnya persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan moral dan keagamaan. Karena itu, MUI dituntut mampu hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan fatwa atau nasihat keagamaan, tetapi juga ketika umat menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan keteladanan dan pembinaan.
Hal sedana juga disampaikan Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah, K.H. Dr. Moh. Ulil Hidayat, dalam arahannya turut mengingatkan para pengurus mengenai besarnya tanggung jawab moral dan keagamaan yang melekat pada amanah organisasi.
Ia berharap MUI Kabupaten Buol mampu memperkuat peran ulama dalam menjaga persatuan, membina umat serta menghadirkan nilai-nilai Islam yang sejuk, damai dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
Pengukuhan kepengurusan MUI Kabupaten Buol Masa Khidmat 2026–2030 akhirnya bukan sekadar menandai dimulainya periode kepengurusan baru.
Lebih jauh, momentum tersebut menjadi ujian bagi sinergi ulama dan pemerintah: apakah kolaborasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kerja nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan moral, sosial dan tantangan generasi muda.
Kini, amanah berada di pundak para pengurus baru MUI Kabupaten Buol.
Bukan sekadar dikukuhkan, tetapi ditunggu kiprahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah K.H. Dr. Moh. Ulil Hidayat, unsur Forkopimda, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan lainnya.(mbn.ril)
