ManWith mediabusernews
Makassar – Sulsel, MEDIABUSER NEWS.com, – Komitmen Pemerintah Kabupaten Buol dalam membuka jalan bagi kemudahan investasi dan percepatan pembangunan daerah mulai diperkuat melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menandatangani komitmen, melainkan memastikan dokumen tata ruang tersebut benar-benar rampung dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, MM sapaan akrabnya Bowo Timumun didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol, Darsat,ST menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region II di Hotel Claro, Makassar, selasa, 20/10/2026.
Rakor yang dipimpin Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc.
Kegiatan tersebut diikuti 73 perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari kawasan Region II, meliputi Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.
Penandatanganan pakta integritas menjadi simbol komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyusunan RDTR sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang, meningkatkan iklim investasi, mempermudah perizinan berusaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, komitmen itu akan diuji pada pelaksanaannya. Sebab, tata ruang bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman yang menentukan arah pembangunan, pemanfaatan lahan, dan kepastian lokasi kegiatan usaha agar tidak berbenturan dengan ketentuan tata ruang.
Kabupaten Buol pada tahun anggaran 2026 menggenjot penyusunan RDTR di empat kecamatan melalui dua sumber pembiayaan berbeda.
Dua kecamatan, yakni Paleleh Barat dan Karamat, memperoleh bantuan teknis penyusunan RDTR dari pemerintah pusat melalui anggaran APBN. Proses penyusunannya telah memasuki tahapan Focus Group Discussion (FGD) I untuk menyepakati deliniasi atau batas wilayah perencanaan.
Kegiatanya tersebut sebelumnya dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 di Hotel Surya Wisata Buol.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buol juga mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp700 juta untuk mendukung bimbingan teknis penyusunan RDTR di Kecamatan Bokat dan Kecamatan Tiloan.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berupaya mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang yang terintegrasi di empat kecamatan sekaligus. Sinergi pendanaan pusat dan daerah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi perencanaan pembangunan serta membuka peluang investasi yang lebih terarah.
Dalam rakor tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyampaikan dukungan bantuan teknis penyusunan RDTR bagi pemerintah daerah di Region II pada 2026. Pendanaan program bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Pemerintah daerah diminta aktif menyediakan data dan informasi teknis, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, mengatasi kendala lapangan, serta mempercepat pembahasan hingga pengesahan substansi RDTR sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi Kabupaten Buol, tantangan berikutnya adalah memastikan proses penyusunan di empat kecamatan tersebut berjalan sesuai tahapan, didukung data yg tersedianya dokumen tata ruang yang berkualitas, kepastian pemanfaatan lahan, kemudahan berusaha, dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Bupati Buol itu telah menyatakan komitmen. Kini, publik menanti pembuktiannya: mampukah percepatan RDTR di empat kecamatan menjadi pijakan kuat bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan Buol yang berkelanjutan?(mbn.rami)
MEDIA BUSER NEWS.com, -Mengulas Fakta, Mengawal Kebenaran.
