ManWith mediabusernews
Palu, MEDIABUSERNEWS.com, – Dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penyebaran konten di media sosial mulai memasuki tahap koordinasi dengan penyidik Direktorat Siber Polda Sulawesi Tengah.
rabu,9/9/2026, Jamrin Zainas, SH, MH, selaku Penasihat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sekaligus kuasa hukum keluarga H. Risharyudi Triwibowo Timumun, MM, mendampingi kliennya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan penyidik Direktorat Siber Polda Sulteng.
Menurut Jamrin langkah tersebut diambil menyusul beredarnya unggahan dimedia sosial yang memuat narasi “Orang Hilang”, disertai foto H. Risharyudi Triwibowo dengan bagian mata ditutup, lengkap dengan kalimat “Dicari, jika mengetahui mohon dilaporkan” serta sejumlah narasi lain yang dinilai tidak lagi sebatas kritik terhadap kebijakan, ujarnya melalui pesan WhatsApp
rabu,9/9/2026.
Dikatakan Jamrin, konten tersebut diduga telah mengarah pada serangan terhadap kehormatan dan nama baik pribadi kliennya. Karena itu, pihaknya memilih menempuh jalur hukum dengan mengacu pada Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE serta Pasal 433 jo Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hari ini kami masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi terkait dugaan tindak pidana ITE. Sejumlah barang bukti telah kami serahkan untuk dianalisis, termasuk melalui pemeriksaan oleh ahli bahasa sebagai saksi ahli dari Polda Sulawesi Tengah, tegas Jamrin.
Sembari menambahkan, apabila dari hasil penyelidikan Polisi menemuka unsur pidana dan diperkuat oleh bukti – bukti yang ada, akan diproses sesuai hukum, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pasal-pasal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jamrin, yang juga dikenal sebagai mantan wartawan Radar Sulteng, menyatakan optimis bahwa Direktorat Siber Polda Sulawesi Tengah akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum, ungkapnya.
Kasus ini memasuki tahap pendalaman awal oleh penyidik melalui analisis barang bukti digital dan keterangan ahli untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sebelum proses hukum berlanjut ke tahap berikutnya, pungkasnya.(mbn.ril)
