ManWith mediabusernews
Buol – Sulteng, MEDIABUSERNEWS.com, – Kinerja Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo Timumun, MM, atau yang akrab disapa Bowo Timumun, mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Tinggi Induk Keluarga Indonesia Buol (IKIB), Ir. H. Syamsudin Salakea. Namun, di balik apresiasi tersebut, ia mengingatkan pentingnya saran, masukan, evaluasi, dan kritik konstruktif agar roda pemerintahan berjalan sesuai harapan serta kepentingan masyarakat Buol secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Syamsudin Salakea di kediamannya, rabu 21/10/2026, kepada media ini dengan nada optimistis. Mantan Kepala Bappeda pertama Kabupaten Buol tersebut menilai, pembangunan daerah tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi, melainkan harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari aspek infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.
” Saya mengenal sosok Bupati Buol setelah Bowo Timumun dilantik menjadi bupati. Saya bukan tim suksesnya dan tidak punya kepentingan pribadi dalam menilai kinerjanya selama kurang lebih dua tahun menjalankan tugas sebagai kepala daerah, tegas Syamsudin.
Menurutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus didasarkan pada fakta, disampaikan secara objektif, dan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sekadar mencari-cari kesalahan yang berpotensi menimbulkan fitnah.
“Jabatan bupati itu bukan diambil dari topi jalan. Seorang bupati telah dipilih dan diberi mandat oleh masyarakat. Mandat itu berat, tetapi mulia, karena harus memikirkan kepentingan masyarakat Buol dalam semua sektor pembangunan, ujarnya.
Sebagai salah seorang tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Buol menjadi daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Tolitoli 27 tahun silam, Syamsudin menilai kebijakan pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Bowo Timumun perlu dilihat berdasarkan capaian nyata di lapangan.
Dirinya menyoroti pengaspalan ruas jalan Konamukan–Ponipingan hingga tembus Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, yang menurutnya telah rampung dan kini dinikmati masyarakat walau ditengah efisiensi anggaran secara nasional yang berdampak pada kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, ruas jalan Desa Tayadun–Domag Mekar juga tengah dikerjakan. Syamsudin turut mengapresiasi dimulainya pengaspalan jalan protokol jalur dua kawasan perkantoran yang, menurut keterangannya, tidak tersentuh pembangunan selama sekitar sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat.
“Ini patut diapresiasi. Namun, semua kebijakan dan hasil pembangunan tetap perlu dievaluasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, ungkapnya.
Ia juga menyebut pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai program nonfisik lainnya sebagai bagian dari aspek pembangunan yang perlu mendapat perhatian.
Meski demikian, apresiasi tersebut bukan berarti seluruh kebijakan pemerintah harus diterima tanpa evaluasi. Justru, menurut Syamsudin, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaatnya bagi warga, pemerataan antar wilayah, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Sorotan lain yang berkembang di tengah masyarakat adalah anggapan bahwa Bupati Buol kerap meninggalkan daerah untuk melakukan perjalanan ke Jakarta.
Syamsudin tidak menampik adanya pembicaraan tersebut. Namun, pihaknya mengingatkan agar aktivitas kepala daerah ke pemerintah pusat tidak langsung dinilai secara negatif tanpa melihat tujuan dan hasilnya.
Menurutnya, perjalanan seorang bupati ke Jakarta patut didukung apabila benar-benar ditujukan untuk memperjuangkan anggaran pusat, program strategis, dan dukungan pembangunan bagi Kabupaten Buol.
Ia juga mengutip himbauan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, mengenai pentingnya kepala daerah aktif memperjuangkan anggaran pemerintah pusat untuk kepentingan daerah.
Kendati demikian, substansi yang perlu menjadi perhatian publik adalah hasil konkret dari setiap perjalanan dinas tersebut. Sejauh mana anggaran berhasil diperjuangkan, program apa yang diperoleh, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat merupakan hal yang layak dievaluasi secara terbuka.
Dengan demikian, penilaian terhadap kepala daerah tidak semestinya berhenti pada frekuensi perjalanan, tetapi juga perlu mempertimbangkan capaian dan pertanggungjawaban hasilnya.
Lebih jauh, Syamsudin menekankan pentingnya peran Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi serta kebijakan bupati menjadi program pembangunan yang terukur.
Syamsudin menilai, Sekda harus memahami arah kebijakan kepala daerah, proses penyusunan APBD Kabupaten Buol, kondisi fiskal, neraca keuangan daerah, serta skala prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan. Telaan dan rekomendasi yang matang diperlukan agar keputusan anggaran benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, para pimpinan OPD diminta lebih proaktif melahirkan inovasi dan terobosan, bukan sekadar menunggu instruksi dari bupati.
“Para pimpinan OPD harus membuat inovasi dan terobosan. Jangan hanya menunggu bola dari bupati. Kasihan bupati kalau seluruh inisiatif harus menunggu perintah, tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan daerah bukan hanya bergantung pada sosok bupati, melainkan juga pada kualitas koordinasi birokrasi, keberanian mengambil inisiatif, dan kemampuan setiap perangkat daerah menjalankan program secara efektif.
Sebagai langkah konkret, Syamsudin mengungkapkan rencana menggelar dialog bersama sejumlah tokoh masyarakat yang memahami kondisi kewilayahan dan perekonomian warga Buol.
Dalam forum tersebut, ia berharap dapat dihimpun masukan mengenai kebutuhan pembangunan di setiap wilayah, persoalan ekonomi masyarakat, serta program prioritas yang perlu diperjuangkan pemerintah daerah. Jika diperlukan, Bupati Buol akan diundang untuk berdialog langsung agar aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah pembangunan.
Gagasan ini dinilai penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan. Sebab, pembangunan yang efektif tidak cukup hanya berdasarkan perencanaan di atas meja, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan warga, pemerataan manfaat, dan kemampuan fiskal daerah.
Bagi Syamsudin, mengapresiasi pemerintah dan mengkritisi kebijakan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan demi mendorong pemerintahan yang lebih baik.
Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat agar menilai pembangunan secara proporsional, tidak terjebak pada satu sektor, serta tetap mengedepankan fakta dan kepentingan publik.
Catatan penting bagi pemerintahan Kabupaten Buol: apresiasi harus diikuti evaluasi, kritik harus disertai data, dan setiap kebijakan perlu dibuktikan melalui hasil yang nyata. Publik berhak mengetahui prioritas anggaran, capaian program, pemerataan pembangunan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya masyarakatlah yang menilai ukuran keberhasilan seorang bupati bukan semata-mata banyaknya program yang diumumkan atau proyek yang dikerjakan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan rakyat, memperkuat ekonomi warga, meningkatkan pelayanan publik, dalam membawa Kabupaten Buol hebat menuju kemajuan yang merata adil dan berkelanjutan, pungkasnya.(mhn.001)
MEDIA BUSER NEWS.com, – Mengulas Fakta, Mengawal Kebenaran.
