ManWith mediabusernews
Buol, mediabusernews.com, – Pemerintah Kabupaten Buol kembali memperkuat koordinasi menghadapi tantangan stabilitas ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, S.H., M.Si., serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID), senin, 10/8/2026.
Rakor digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buol. Namun di balik agenda koordinasi tersebut, terdapat dua pekerjaan besar yang menjadi perhatian: mengendalikan tekanan harga kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan data ekonomi daerah benar-benar akurat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah Kabupatèn Buol menerima pemaparan perkembangan Pendataan Sensus Ekonomi(SE)tahun 2026 . Secara nasional, capaian pendataan disebut telah mencapai sekitar 90,88 persen, sementara 9,12 persen masih harus dituntaskan.
Angka tersebut menjadi catatan penting. Sebab, data ekonomi bukan sekadar angka statistik. Data itu nantinya menjadi salah satu pijakan dalam membaca kondisi dunia usaha, struktur perekonomian, hingga menentukan arah kebijakan pembangunan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan kualitas dan kelengkapan data ekonomi di daerah?
Bagi Kabupaten Buol, pendataan SE 2026 memiliki posisi strategis untuk memetakan potensi ekonomi lokal, perkembangan usaha masyarakat, serta menjadi bahan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terukur.
Di sisi lain, Rakor TPID kembali mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah terhadap perkembangan harga dan pasokan kebutuhan pokok. Ketersediaan barang, kelancaran distribusi dan daya beli masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga inflasi.
Jika distribusi terganggu, pasokan berkurang dan harga kebutuhan pokok melonjak, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat koordinasi, tetapi harus dibarengi pemantauan lapangan dan respons cepat terhadap gejolak harga.
Pemkab Buol menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi antar-OPD dan TPID.
Kini tantangannya bukan hanya seberapa sering koordinasi dilakukan, tetapi sejauh mana hasil koordinasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat.
Inflasi terkendali, data ekonomi akurat, distribusi lancar dan daya beli masyarakat terjaga, di situlah efektivitas pengendalian ekonomi daerah benar-benar diuji.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan agenda strategis pemerintah pusat, antara lain sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama terkait sinkronisasi layanan pertanahan dan perpajakan, serta pembahasan program perumahan dan kawasan permukiman.( mhn.ril)
