ManWith mediabusernews
Buol, mediabusernews.com, Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 senin, 20/4, bertempat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid(gabungan tatap muka secara on-line).
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, DPRD, pimpinan OPD, para Camat, lurah, perbankan, pelajar berlangsung penuh khidmat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buol Nasir, menegaskan kegiatan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan, ucapnya.
Dikatakanya, tema pembangunan Kabupaten Buol Tahun 2027 adalah Mengembangkan Sektor Pertanian dan SDA Berkelanjutan Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Stunting.
Sembari menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk program “9 Berani” serta arah kebijakan RPJMN 2025–2029. Pemerintah Kabupaten Buol telah menetapkan sejumlah program prioritas, di antaranya Program Buol Terang, penguatan sumber daya manusia melalui PSDKU Untad, serta pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), tegasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol, Edwin Jurnalis menjelaskan pentingnya pendataan sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pendataan dilakukan melalui Sensus Ekonomi dan pendataan sosial ekonomi keluarga yang mencakup puluhan indikator, mulai dari kondisi rumah tangga, pendidikan, hingga kondisi tempat tinggal, terangnya.
Menurutnya, BPS Buol juga memperkenalkan konsep Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang mengintegrasikan berbagai basis data seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek. Data ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial, tuturnya.
Kepala Bappeda – Litbang Kabupaten Buol Satar MS. Badang, SE menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan sektor pertanian, peningkatan investasi, serta pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, berbagai isu strategis seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Buol saat ini, ucap Satar pria yang masih law profil itu dengan nada optimis.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, M.Si, bersama perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, menyampaikan arahan strategis terkait pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kedua pejabat tersebut menekankan keselarasan perencanaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Sinkronisasi ini tidak hanya memastikan program yang dijalankan sejalan dengan prioritas nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Selain itu, koordinasi yang kuat antarlevel pemerintahan dinilai sangat penting untuk menghindari tumpang tindih program serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(mbn.ril)
