Tiga Pedoman Dari Sekjen Kementerian ATR/BPN Untuk Wujudkan Tata Kelola Anggaran Yang Transfaran Dan Akuntabel

Jakarta, mediabusernews.com, – Pada Rabu (20/08/2025), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Bimbingan Teknis untuk menyamakan persepsi 88 Satuan Kerja (Satker) demi menjalankan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Untuk mewujudkan hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut ada tiga hal yang perlu dipedomani Satker.

β€œUntuk mencapainya, kita harus memiliki dasar komitmen, profesionalisme, dan integritas. Semua itu akan berpengaruh dan bergantung pada hasil yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” tegas Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Bimbingan Teknis, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/08/2025).

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

  • ManWith mediabusernews

    Related Posts

    Pemkab Buol Apresiasi kepada Bidan sebagai Garda Terdepan Kesehatan Ibu dan Anak

    Buol, mediabusernews.com, – Pemerintah Kabupaten Buol memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh bidan atas dedikasi dan pengabdiannya dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di daerah. Apresiasi tersebut disampaikan dalam peringatan…

    Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset untuk Pulihkan Hak Korban dan Kerugian Negara

    Jakarta, mediabusernews.com, – Pengamanan aset pertanahan yang menjadi objek sengketa maupun perkara hukum adalah hal krusial dalam langkah pemulihan hak korban dan pengembalian kerugian negara. Untuk memperkuat upaya tersebut, Direktorat…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Pemkab Buol Apresiasi kepada Bidan sebagai Garda Terdepan Kesehatan Ibu dan Anak

    Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset untuk Pulihkan Hak Korban dan Kerugian Negara

    Konsultasi Syarat Pengurusan Berkas Pertanahan, MPP Jadi Pilihan Masyarakat Cari Kepastian Layanan Pertanahan

    Buol Jadi Kabupaten Terdepan Implementasikan Program Berani Berdering di Sulawesi Tengah

    Buol Kembali Raih WTP Dalam Penyampaian Pertanggung Jawaban APBD 2025, PAD Lampau Target.

    Mantan Aleg Buol Sorot Dugaan Mafia Tambang Ilegal di Buol, Masyarakat Harapkan APH Serius Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tanpa Pilih Kasih