Wakil Ketua BPD Dipalak Apresiasi Pemkab Buol Gelar Konsolidasi BPD: Perkuat Sinergi, Bangun Desa Menuju Buol Hebat

Buol, mediabusernews.con, – Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari tuntutan peningkatan pelayanan publik hingga kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Konsolidasi Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Buol sebagai langkah memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga desa.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat,31/7/2026 itu diawali dengan senam pagi bersama di halaman Kantor Bupati Buol. Dikemas dalam suasana penuh keakraban, forum tersebut dinilai memiliki makna strategis karena menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan seluruh anggota BPD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa perkuat
sinergi, bangun desa menuju Buol Hebat.

Wakil Ketua BPD Desa Dipalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Sulteng, Retty, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang menghadirkan seluruh unsur BPD dalam satu forum koordinasi.

Menurutnya, konsolidasi tersebut juga membahas menyatukan persepsi mengenai persiapan kegiatan temu raya ke III BPD se Sulteng di Kabupatèn Buol yang bakal digelar bulan September mendatang.

Pihaknya menilai, kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat komunikasi antar sesama anggota BPD di seluruh wilayah Kabupaten Buol. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan olahraga bersama juga menjadi pengingat bahwa kesehatan fisik memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik.
Ketika badan sehat, pikiran menjadi jernih.

Konsolidasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir D. Daimaroto, S.H., M.H., Kepala DPMD Kabupaten Buol Arfandi Wehantow, S.IP., M.Si, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Buol, serta anggota BPD dari seluruh kecamatan yang ada dikabupaten Buol.

Pihaknya berharap hasil konsolidasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata di setiap desa. Menurutnya, BPD harus terus memperkuat fungsi pengawasan, membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah desa, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati(Wabup)Buol, Dr. Moh. Nasir D. Daimaroto , SH, MH menegaskan bahwa anggota BPD dituntut meningkatkan kinerja meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menekankan agar seluruh unsur pemerintahan desa tetap memprioritaskan program pembangunan dan pelayanan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Menurut Wabup Nasir, melalui konsolidasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD. Kolaborasi itu diyakini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan desa, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan visi Buol Hebat yang maju, kuat, dan sejahtera, pungkasnya.(mbn.ril)

  • ManWith mediabusernews

    Related Posts

    PEMKAB BUOL BAKAL SWEEPING,BESAR-BESARAN TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR

    Buol – Sulteng, BUSERNEWS.com, – Dugaan praktik pembalakan liar dan peredaran kayu yang belum jelas legalitasnya di Kabupaten Buol mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Buol bersama aparat penegak hukum(APH)…

    Pemulihan hak masyarakat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik agraria yang diatur dalam Undang-Undang (UU)Pengaturan Reforma Agraria.

    Jakarta, BUSERNEWS.com, – Mekanisme ini membukajalan bagi masyarakat yang dapat membuktikan hak atas tanahnya, termasuk ketika terjadi persoalan pencatatan aset negara, baik yang berupa aset BMN/BMD maupun BUMN/D yang selama…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    PEMKAB BUOL BAKAL SWEEPING,BESAR-BESARAN TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR

    Pemulihan hak masyarakat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik agraria yang diatur dalam Undang-Undang (UU)Pengaturan Reforma Agraria.

    KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA BARISAN RAKYAT PENAMBANG EMAS

    Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat

    Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Berikan Kepastian Waktu Layanan Lewat Pengukuran Terjadwal dan PERINTIS 10 Hari

    PSI Buol Berbagi Sembako, Rangkul Rakyat hingga 11 Kecamatan! Ahmad Majid Gabung dan Pimpin DPC Bokat