
Buol – Sulteng, BUSER NEWS.com, β Sinkronisasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buol tahun anggaran 2027 mulai dipertajam. Namun, di balik komitmen yang dibangun di ruang kerja Bupati, tantangan sesungguhnya justru terletak pada implementasi dan sejauh mana program tersebut mampu menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Pemerintah Kabupaten Buol bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi strategis di Ruang Kerja Bupati Buol, senin,16/11/2026. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Buol, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), serta dihadiri Ketua TP-PKK dan sejumlah pimpinan OPD mitra.
Agenda utama pertemuan ini adalah menyelaraskan sasaran kegiatan, lokasi pelaksanaan, pembagian peran lintas sektor, hingga dukungan anggaran agar 10 Program Pokok PKK tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Dalam arahannya, Bupati Buol H.Risharyudi Triwibowo, MM menegaskan bahwa seluruh program kerja OPD mitra harus memiliki keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK.
Program kerja OPD mitra tahun 2027 harus sejalan dengan 10 Program Pokok PKK. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan di lapangan agar manfaatnya langsung dirasakan keluarga di Buol,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa koordinasi lintas sektor tidak boleh sebatas formalitas administratif. Sebab, program PKK menyentuh langsung persoalan mendasar masyarakat, mulai dari penguatan nilai Pancasila, gotong royong, ketahanan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kelestarian lingkungan hingga perencanaan sehat.
Ketua TP-PKK Kabupaten Buol menyatakan kesiapan jajarannya menggerakkan kader hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi kesehatan keluarga, ketahanan pangan, pendidikan anak usia dini serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Sekda bersama pimpinan OPD mitra mulai membahas pemetaan pembagian tugas teknis, indikator kinerja, serta mekanisme koordinasi yang akan dimasukkan dalam penyusunan program kerja tahun 2027.
Di sinilah tantangan sebenarnya bagi Pemkab Buol dan seluruh OPD mitra. Sinkronisasi program harus dibuktikan melalui perencanaan yang terukur, dukungan anggaran yang jelas, serta pelaksanaan kegiatan yang dapat dievaluasi.
Publik tentu tidak hanya membutuhkan agenda rapat dan dokumen kesepakatan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata: apakah pelayanan kesehatan keluarga semakin baik, apakah ketahanan pangan rumah tangga semakin kuat, apakah pendidikan anak usia dini mendapat perhatian, dan apakah ekonomi keluarga benar-benar mengalami peningkatan?
Pertanyaan lain yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana pembagian tanggung jawab setiap OPD, desa mana yang menjadi sasaran prioritas, berapa dukungan anggaran yang dialokasikan, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap capaian program.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil sinkronisasi melalui penyusunan matriks program kerja terpadu sebelum finalisasi dokumen perencanaan tahun 2027.
Kini, masyarakat menunggu realisasi dari komitmen tersebut.
keberhasilan 10 Program Pokok PKK bukan diukur dari banyaknya rapat koordinasi, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan keluarga, perempuan, anak-anak, dan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Buol.(mbn.001)
BUSER NEWS.com, –
Mengulas Fakta, –
Mengawal Kebenaran.


