ManWith mediabusernews
Buol, MEDIABUSERNEWS.com, – Pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Buol memasuki momentum penting. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik(Parpol) tahun 2026, kamis, 8/10/2026. Dihadiri sejumlah pimpinan parpol di Kabupaten Buol.
Di balik agenda yang tampak administratif, terdapat satu isu krusial yang menjadi perhatian: seberapa valid dan mutakhir data parpol yang akan menjadi bagian dari proses demokrasi di Buol?
Ketua KPU Kabupaten Buol, Nanang, SE, menegaskan pentingnya proses pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan. Data yang diperbarui mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, hingga alamat kantor partai politik.
Berdasarkan rekapitulasi yang ditampilkan KPU Buol, terdapat 18 partai politik yang menjadi bagian dari proses pemutakhiran data tersebut.
Bagi penyelenggara, pemutakhiran bukan sekadar rutinitas administrasi. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan persoalan ketika proses demokrasi memasuki tahapan berikutnya, ungkapnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Buol, Karianto, S.IP berharap seluruh partai politik dapat menyerahkan data yang benar-benar valid dan melakukan pembenahan sedini mungkin.
Hal tersebut sangat penting karena pengawasan terhadap data pemilih dan proses kepartaian merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan demokrasi.
Karianto, menekankan pentingnya akurasi, transparansi dan koordinasi dalam pengawasan data pemilih serta pemutakhiran keanggotaan partai politik.
Menurutnya rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi KPU, Bawaslu dan pimpinan partai politik untuk menyamakan persepsi dalam melakukan pengecekan terhadap data masing-masing.
Anggota Bawaslu Kabupaten Buol Ismajaya, SH, berharap partai politik tidak menunggu sampai muncul persoalan baru melakukan pembenahan.
Sebab, ketika data kepengurusan, anggota, keterwakilan perempuan maupun alamat kantor tidak sesuai kondisi faktual, persoalan administrasi dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, tegasnya.
Menurutnya bawaslu sendiri dalam pengawasan sebelumnya telah menekankan pentingnya memastikan data tetap akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu pimpinan Partai Umat Kabupaten Buol, Syarifudin J. Syam, memberikan apresiasi terhadap langkah KPU yang membuka ruang koordinasi bersama partai politik.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk memastikan data partai benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Syarifudin menyatakan bahwa data Partai Umat Kabupaten Buol telah valid, sehingga rapat pemutakhiran ini dinilai menjadi momentum untuk melakukan pengecekan sekaligus memastikan tidak ada persoalan data yang tertinggal, tegasnya.
Yang menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut bukan sekadar jumlah partai yang hadir, tetapi empat elemen data yang harus benar-benar diperiksa, yakni:
Kepengurusan partai politik;
Keterwakilan perempuan;
Keanggotaan;
Alamat kantor partai politik.
Di sinilah substansi koordinasi menjadi penting, pungkas Syarifudin.
Publik menilai data porpol bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi salah satu bagian dari tertib administrasi penyelenggaraan demokrasi.
KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing dalam tahapan kepemiluan, termasuk pengawasan terhadap pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan.
Kini bola berada di tangan masing-masing partai politik: memastikan data yang diserahkan bukan hanya lengkap secara administrasi, tetapi juga benar secara faktual.
Sebab, demokrasi yang akuntabel tidak dimulai ketika suara dihitung di TPS. Ia dimulai jauh sebelumnya dari data yang benar, diperbarui, dan dapat dipertanggungjawabkan.(mbn.001)
