
Buol, MEDIABUSERNEWS.com, – Upaya Pemerintah Kabupaten Buol memperjuangkan anggaran ke pemerintah pusat membuka perhatian terhadap satu persoalan mendasar: kondisi jaringan perpipaan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum(Perumdam) Motanang Buol yang telah lama beroperasi dan membutuhkan peremajaan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus saat Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo Timumun, M.M., bersama jajaran Perumdam Motanang melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan komisi anggaran DPR RI, kamis, 3/9/2926.

Dalam pertemuan itu, Bupati Buol didampingi Dewan Pengawas Jamrin Zainas, SH,MH serta Plt. Direktur Perumdam Motanang, Syarif Pusadan, S.H., M.Si.
Di balik langkah memperjuangkan dukungan anggaran, terdapat kebutuhan mendesak untuk membenahi infrastruktur perpipaan yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi air bersih kepada masyarakat.
Usia jaringan yang tidak lagi muda dinilai menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan serta kontinuitas pasokan air.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Buol mendorong agar pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan bagi pengembangan sekaligus peremajaan jaringan perpipaan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem distribusi dan memperluas akses pelayanan air bersih.
Selain membahas kebutuhan infrastruktur, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dalam mendukung pembangunan sektor pelayanan dasar.
Bupati Buol dalam kesempatan tersebut menegaskan, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan fundamental masyarakat yang harus terus diperkuat. Dengan adanya dukungan anggaran, peremajaan jaringan perpipaan diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan Perumdam Motanang sekaligus menjawab tantangan penyediaan air bersih yang berkelanjutan di Kabupaten Buol, pungkasnya.
Ketua Dewan Pengawas Perumdam Motanang Buol, Jamrin Zainas, SH, MH, memberikan apresiasi terhadap upaya Bupati Buol yang membawa persoalan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih ke tingkat pusat melalui DPR RI.
Langkah tersebut dinilai bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari ikhtiar mencari solusi atas persoalan infrastruktur perpipaan yang selama ini membutuhkan revitalisasi, ucapnya disela-sela kesibukannya usai pertemuan dengan anggota DPRI tersebut.
Jaringan perpipaan yang telah berusia puluhan tahun menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Menurut Jamrin, perjuangan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat merupakan sinyal bahwa persoalan air bersih di Buol mulai ditempatkan sebagai kebutuhan strategis.
Revitalisasi jaringan perpipaan diyakini menjadi faktor penting untuk mengurangi kebocoran, meningkatkan distribusi air, serta memperluas cakupan pelayanan, pihaknya optimis sejumlah lobi tersebut dapat terealisasi dengan baik tambah Jamrin.
Di sisi lain, masyarakat tentu menaruh harapan agar perjuangan tersebut tidak berhenti pada tahap usulan. Proses pengawalan hingga realisasi program akan menjadi ukuran keberhasilan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buol dan Perumdam Motanang dalam mewujudkan pelayanan air bersih yang lebih baik.
Bagi Perumdam Motanang, sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Buol merupakan bagian dari komitmen memenuhi hak dasar masyarakat atas akses air bersih. Kini, perhatian publik tertuju pada sejauh mana perjuangan tersebut mampu menghasilkan dukungan nyata dari pemerintah pusat demi percepatan revitalisasi infrastruktur air minum di Kabupaten Buol.(mbn.001


